Lagu, tarian, simbol, cerita, dan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi memiliki nilai budaya yang melampaui fungsi hiburan. Ketika ekspresi budaya tradisional dipentaskan, direkam, atau dimanfaatkan secara komersial, muncul pertanyaan: siapa yang menentukan cara penggunaannya dan bagaimana hak masyarakat pemilik tradisi dihormati?
Pertanyaan tersebut menjadi perhatian penelitian Imelda Gracia Onibala, Kathleen Catherina Pontoh, Meylan Masye Maramis, Sarah Deborah Linkawene Roeroe, dan Maikel Kuntag yang terbit pada 2026. Artikel mereka berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional di Minahasa dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
Tradisi, dokumentasi, dan pemanfaatan
Ekspresi budaya tradisional tidak hanya hidup di panggung festival. Ia dapat muncul dalam tuturan, musik, upacara, motif, dan praktik komunitas. Ketika orang luar mendokumentasikan atau memanfaatkan suatu ekspresi, perlu diperhatikan konteks dan harapan masyarakat yang mewarisinya.
Penelitian Onibala dan rekan-rekan menganalisis celah perlindungan yang ada, nilai kearifan lokal Minahasa, serta kemungkinan rancangan peraturan daerah yang partisipatif. Pendekatan yang digunakan bersifat sosiolegal, dengan pembahasan hukum dan informasi lapangan dari tokoh adat, pelaku budaya, pejabat daerah, dan pengamatan komunitas.
Hukum nasional dan kebutuhan lokal
Artikel tersebut menelaah antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua aturan tersebut menjadi bagian dari kerangka nasional, namun penerapannya dalam situasi budaya tertentu perlu memperhatikan siapa komunitas pengampu dan bentuk pengetahuan yang dimaksud.
Usulan penyusunan kebijakan daerah di dalam penelitian tidak berarti peraturan baru dengan isi tertentu sudah disahkan. Status suatu rancangan hanya bisa dipastikan dari dokumen resmi pemerintah dan lembaga pembentuk peraturan.
Bagaimana perpustakaan digital membantu?
Bagi Pustaka Minahasa, pembahasan ini relevan dalam pengelolaan arsip audio, foto, naskah, dan cerita rakyat. Metadata yang baik mencatat pencipta atau penutur, komunitas terkait, asal sumber, waktu dokumentasi, izin penggunaan, dan pembatasan publikasi apabila ada.
Tidak semua materi budaya patut langsung dibuka untuk publik tanpa pembicaraan dengan pemilik pengetahuan. Dalam kerja pengarsipan, persetujuan narasumber dan penghormatan terhadap tata cara komunitas adalah bagian dari praktik yang bertanggung jawab.
Menjaga tradisi bersama pemiliknya
Penelitian 2026 ini mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dokumentasi perlu diimbangi dengan tata kelola yang adil. Perlindungan budaya tidak cukup hanya menyatakan sebuah tradisi ‘milik daerah’; suara komunitas dan pelaku tradisinya mesti hadir dalam keputusan tentang penggunaan dan penyebarannya.
Rujukan
Onibala, I. G., Pontoh, K. C., Maramis, M. M., Roeroe, S. D. L., dan Kuntag, M. (2026). “Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional di Minahasa dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” DOI 10.33648/jtm.v6i3.1293. Artikel ini adalah ulasan kajian hukum, bukan pengumuman adanya perda yang telah berlaku.