PUSTAKAMINAHASA.ID — Kementerian Kebudayaan di Jakarta mencatat 1.534 usulan warisan budaya takbenda (WBTb) Indonesia dari 38 provinsi sepanjang 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan capaian itu dalam konferensi pers pada Jumat (23/10/2026). Selain itu, ia menargetkan jumlah penetapan WBTb tahun ini mencapai 1.038 karya budaya.
Kemenbud menghimpun usulan warisan budaya takbenda itu selama masa pengajuan 26 Januari hingga 6 Februari 2026. Hingga Oktober, tim telah merekomendasikan 550 usulan melalui dua sidang evaluasi. Sidang pertama pada 30 Juni–4 Juli 2026 menghasilkan 260 rekomendasi. Kemudian sidang kedua pada 31 Agustus–5 September 2026 menambah 290 rekomendasi. Dengan demikian, capaian itu setara sekitar 55 persen dari target awal 1.000 WBTb.
Sidang Usulan Warisan Budaya Takbenda Berlanjut November
Kemenbud menjadwalkan sidang evaluasi berikutnya pada awal November 2026. Bila target tercapai, jumlah WBTb sejak 2013 akan mencapai sekitar 3.765 karya budaya. Sebagai pembanding, Indonesia mencatat 2.727 WBTb sepanjang 2013–2025, termasuk 17 warisan bersama.
Fadli Zon menyebut capaian ini sebagai rekor yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa. Kepada wartawan, ia mempertanyakan mengapa penetapan hanya ratusan, “sementara potensi kita mencapai puluhan ribu usulan.” Namun, ia menegaskan penetapan hanyalah tahap awal. Selanjutnya, pemerintah dan masyarakat perlu mengembangkan, memanfaatkan, membina, dan mewariskan budaya itu kepada generasi berikutnya.
Usulan Warisan Budaya Takbenda Melalui Jenjang Daerah
Penetapan WBTb berlangsung secara berjenjang, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Dalam proses ini, Kementerian Kebudayaan bekerja bersama Balai Pelestarian Kebudayaan, pemerintah daerah, dan tim ahli WBTb. Sekretariat memeriksa kelengkapan administrasi, sementara tim ahli menilai substansi setiap usulan warisan budaya takbenda.
Usulan tahun ini tersebar di lima domain. Contohnya ialah tradisi lisan senandung Marinai dari Sumatera Barat dan aksara Buri Wolio dari Sulawesi Tenggara. Selain itu, ada tari Ratoh Taloe dari Aceh dan Dansa Katreji dari Maluku. Daftar itu juga memuat Garebeg Mulud Dal dari DI Yogyakarta serta pengobatan patah tulang Cimande dari Jawa Barat. Bahkan keterampilan kriya seperti Batik Trusmi dan Ogoh-Ogoh turut masuk. Keragaman contoh itu menunjukkan bahwa usulan datang dari banyak wilayah dan bentuk ekspresi budaya.
Relevansi bagi Minahasa dan Sulawesi Utara
Penetapan WBTb adalah pintu masuk pelindungan resmi bagi tradisi yang masih hidup di masyarakat. Bagi Sulawesi Utara, mekanisme berjenjang ini membuka peluang yang jelas. Komunitas adat, sanggar, dan pemerintah kabupaten/kota di Minahasa Raya, Nusa Utara, maupun Bolaang Mongondow Raya dapat menyiapkan usulan warisan budaya takbenda sejak dini. Untuk itu, mereka bisa bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII.
Kekayaan yang layak didokumentasikan pun sangat luas. Misalnya tradisi lisan dalam bahasa Tombulu, Tondano, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ratahan, Bantik, dan Ponosakan. Selain itu, ada ritus, kuliner, dan kriya tradisional yang masih dipraktikkan warga.
Lima domain WBTb itu sejalan dengan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan yang menjadi kerangka arsip Pustaka Minahasa, antara lain Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, dan Teknologi Tradisional. Karena itu, dokumentasi yang rapi, termasuk kosakata di Kamus Bahasa Daerah, dapat menjadi bahan pendukung kajian usulan warisan budaya takbenda dari Sulawesi Utara.
Dilansir dari ANTARA dan sumber lainnya.
Foto: Ilustrasi — pertunjukan wayang wong (arsip). Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Sumber:
Pingback:Pameran Waves of Weave di Museum Nasional | Pustaka Minahasa