PUSTAKAMINAHASA.ID — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membuka Kongres Bahasa Daerah 2026 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Senin (19/10/2026). Kongres yang berlangsung hingga 22 Oktober 2026 ini mengusung tema “Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Bahasa Daerah untuk Penguatan Jati Diri Bangsa” dan menjadi kongres bahasa daerah pertama yang digelar di Tanah Papua.
Sekitar 200 peserta hadir, terdiri atas unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti bahasa, pendidik, budayawan, sastrawan, tokoh adat, komunitas penutur, hingga generasi muda. Lokasi ini terasa tepat karena Papua adalah wilayah dengan keragaman bahasa yang sangat tinggi: dari 718 bahasa daerah yang teridentifikasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 428 di antaranya tercatat di Tanah Papua.
Tak Cukup Hanya Didokumentasikan
Dalam sambutannya, Mu’ti meminta pemerintah daerah memperkuat penggunaan bahasa daerah dalam keluarga, kehidupan sehari-hari, dan pembelajaran di sekolah. Menurutnya, pelestarian tidak bisa berhenti pada pendokumentasian bahasa sebagai warisan budaya; bahasa harus tetap dipakai sebagai alat komunikasi yang hidup.
Ia juga meminta sekolah menumbuhkan rasa bangga siswa terhadap bahasa daerah dengan tetap menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Caranya antara lain melalui muatan lokal bahasa dan sastra daerah, pemanfaatan cerita rakyat, tembang, pantun, permainan tradisional, dan tradisi lisan, serta penyediaan buku bacaan yang sesuai budaya setempat. “Menjaga bahasa berarti menjaga identitas dan kekayaan kebudayaan Indonesia,” ujarnya, seperti dikutip Pasific Pos.
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menambahkan bahwa pelestarian bahasa membutuhkan kebijakan nyata, anggaran, tenaga yang kompeten, dan partisipasi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menyoroti globalisasi, perkembangan teknologi, dan berkurangnya pemakaian bahasa daerah di rumah sebagai tantangan utama.
Empat Keluaran yang Diharapkan
Kongres ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional berbasis kajian dan data, penguatan kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas penutur, kumpulan praktik baik yang dapat diterapkan di daerah lain, serta rencana tindak lanjut yang terukur. Sejumlah tantangan yang dibahas meliputi terputusnya pewarisan bahasa dari orang tua ke anak, dominasi bahasa lain di ruang publik dan media digital, serta terbatasnya dokumentasi dan bahan ajar.
Relevansi bagi Minahasa dan Sulawesi Utara
Tantangan yang dipetakan di Jayapura juga dialami bahasa-bahasa di Minahasa. Bahasa Tombulu, Tondano (Toulour), Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ratahan, Bantik, dan Ponosakan di banyak tempat lebih banyak dituturkan generasi tua, sementara anak-anak di sebagian keluarga tumbuh dengan bahasa Melayu Manado dan bahasa Indonesia. Rekomendasi kongres soal peran keluarga, sekolah, dan teknologi digital relevan untuk program revitalisasi bahasa daerah yang dijalankan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten/kota.
Pustaka Minahasa turut mendukung upaya itu lewat Kamus Bahasa Daerah dan rubrik Bahasa. Cerita rakyat dan tuturan adat yang disebut Mendikdasmen sebagai sarana belajar dapat ditelusuri di rubrik Tradisi Lisan dan Permainan Rakyat.
Dilansir dari ANTARA dan sumber lainnya.
Sumber: